"Yang bersangkutan mengalami gangguan kesehatan sejak Senin, 22 Juni 2026 lalu segera mendapatkan penanganan oleh tim kesehatan. Seiring dengan perkembangan kondisinya, peserta kemudian dirujuk ke RSAU dr. Esnawan Antariksa untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan," tutur dia.
Anggota DPR Usul Porsi Latihan Militer Calon Manajer Kopdes Dikurangi
Intinya Sih
Gini Kak
- Anggota DPR TB Hasanuddin mengusulkan Kementerian Pertahanan mengurangi porsi latihan militer dalam program SPPI setelah tiga calon manajer koperasi desa meninggal saat pelatihan dasar militer.
- Kementerian Pertahanan mengonfirmasi peserta bernama Novia Rahmadhani Sihotang meninggal akibat penyakit Tuberkulosis, menambah total korban menjadi tiga orang meski seluruh peserta telah lolos tes kesehatan.
- Amnesty International Indonesia mendesak penghentian latihan militer bagi calon manajer koperasi dan menilai pendekatan fisik tersebut keliru serta berpotensi memperkuat praktik militerisme di ruang sipil.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengusulkan kepada Kementerian Pertahanan untuk mengurangi porsi latihan militer bagi peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Usulan itu disampaikan menanggapi tiga calon manajer koperasi desa atau kelurahan merah putih yang meninggal saat mengikuti latihan dasar militer. Latihan itu berlangsung selama 30 hari.
"Mungkin materinya saja lah ya (dievaluasi). Latihan militer dalam konteks seperti latihan menembak, baris-berbaris di area yang panas, itu dikurangi," ujar Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (24/6/2026).
Alih-alih diberikan latihan militer, politisi dari PDI Perjuangan (PDIP) itu mendorong agar porsi pelatihan tentang manajemen sebuah koperasi ditambah. Ia tidak menolak para calon pengelola koperasi diberi latihan militer. Sebab, salah satu manfaatnya yakni peserta bisa tertib saat mau belajar.
"Belajar baris berbaris sih boleh-boleh saja untuk tata tertib ketika mau belajar," katanya.
1. Kemhan harus lebih ketat mengecek kondisi kesehatan para peserta SPPI
Lebih lanjut, Hasanuddin mengusulkan supaya Kemhan memperketat pengecekan kondisi kesehatan para peserta. Meskipun Kemhan menyebut para peserta telah lolos seleksi dan tes kesehatan.
"Harus dicek kesehatan (peserta) dengan baik sehingga mereka yang masuk kegiatan itu siap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik, sekalipun dalam suasana yang panas," ujarnya.
Ketika ditanyakan apakah calon manajer koperasi desa atau kelurahan merah putih perlu mendapat latihan militer, Hasanuddin tidak ingin terburu-buru menyimpulkan. Ia memilih mendengar keterangan dari TNI lebih dulu terkait materi apa saja yang telah diberikan kepada peserta sejak Selasa, 16 Juni 2026 lalu.
"Saya belum tahu materi pelajarannya apa. Nanti kita tanyakan. Apakah di sana hanya diberikan sebagian kecil materi baris berbaris, pakai helm, bawa senjata hingga menembak, atau ada materi lain," imbuhnya.
2. Jumlah calon manajer Kopdes yang meninggal sudah mencapai 3 orang
Sementara, jumlah calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang meninggal bertambah satu orang. Peserta terbaru yang meninggal diketahui bernama Novia Rahmadhani Sihotang. Konfirmasi penambahan peserta yang meninggal disampaikan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Sirait.
"Betul, Kementerian Pertahanan telah menerima laporan mengenai meninggalya salah satu peserta program SPPI KNMP tahun 2026 atas nama Novia Rahmadhani Sihotang. Dia mengikuti pendidikan di satuan pendidikan Pusbahasa Kodiklatau Jakarta," ujar Rico kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Rabu, 24 Juni 2026.
Jenderal bintang satu itu menyebut Novia dinyatakan meninggal pada Selasa, 23 Juni 2026. Maka, jumlah peserta yang meninggal bertambah menjadi tiga orang.
Rico mengatakan, berdasarkan pemeriksaan medis, Novia disebut memiliki penyakit Tuberkulosis (TB). Temuan itu membuat publik bertanya mengapa ia bisa dibolehkan mengikuti pendidikan latihan dasar militer. Tetapi, jenderal bintang satu itu menggarisbawahi, semua peserta telah melewati serangkaian tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Amnesty International Indonesia desak semua latihan militer bagi calon manajer disetop
Sementara itu, Amnesty International Indonesia (AII) pelatihan militer bagi calon manajer KDKMP dan KNMP sudah keliru sejak awal. Pelatihan semacam itu, kata AII, perlu dihentikan.
"Justru yang diperlukan adalah pelatihan keterampilan manajemen usaha, dan komunikasi yang dialogis. Bukan pelatihan militer yang berbasis kekuatan fisik dan komunikasi monologis," ungkap Direktur Eksekutif AII, Usman Hamid dalam keterangan pada Rabu, 24 Juni 2026.
"(Pelatihan militer ini) harus dihentikan," kata dia.
Usman menyayangkan ada warga yang meregang nyawa hanya karena mengikuti pelatihan program pemerintah yang bermasalah sejak awal. Tetapi, kebijakan Kemhan yang mengumumkan peristiwa ini satu pekan setelah kejadian, juga menjadi tanda tanya. Peristiwa itu disampaikan Kemhan lewat keterangan tertulis pada Selasa, 23 Juni 2026.
"Mengapa baru diungkap ke publik setelah beberapa hari dimakamkan?" tanya Usman.
Dalam pandangannya, meninggalnya dua peserta SPPI menjadi potret buruk akan bahaya meningkatnya militerisme bagi warga sipil. Dominasi militer di ruang sipil termasuk di pemerintahan tidak pernah jadi jalan keluar bagi perbaikan kinerja pemerintah.
"Orde baru memberikan pelajaran penting bahwa militerisme di ruang sipil berujung menguatnya praktik otoriter pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Ketika militerisme di ruang sipil menguat maka yang jadi korban adalah warga," tutur dia.
![[QUIZ] Tebak Nama Presiden Negara Peserta Piala Dunia 2026 Saat Ini, Bisa Jawab?](https://image.idntimes.com/post/20260626/upload_eb303502a2c25570fd881db56061c870_42c4a4ab-ef89-471a-80da-777dc3f4c599.jpg)
