Fakta-Fakta Film Dirty Vote yang Bikin Heboh

Film Dirty Vote diawali dengan cuplikan-cuplikan video Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Video pertama tentang pernyataan Jokowi terkait kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, belum berminat terjun ke dunia politik. Menurut Jokowi, yang baru menunjukkan minatnya di dunia politik justru sang menantu, Bobby Nasution.

Berikutnya, video Presiden Jokowi menyatakan rumor Gibran akan dijadikan cawapres dan dipasangkan dengan Prabowo Subianto tidak logis. Selain, usianya belum memenuhi syarat, putra sulungnya itu baru menjabat Wali Kota Solo selama dua tahun.

Nyatanya pada 25 Oktober 2023, Prabowo mengumumkan Gibran sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Pengumuman tersebut digelar di kediaman Menteri Pertahanan itu di Jalan Kertanegara.

Usai Gibran diumumkan sebagai cawapres Prabowo, Jokowi berubah sikap. Ia mendukung dan merestui suami Selvi Ananda itu maju sebagai cawapres pada Pemilu 2024.

Pada 24 Januari 2024, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jokowi menyampaikan, presiden dan menteri boleh berkampanye. Bahkan, menteri dan presiden boleh memihak paslon tertentu saat Pemilu 2024.

Dalam masa kampanye, Ibu Negara Iriana Jokowi mengulurkan salam dua jari dari dalam mobil kepresidenan RI-1, saat melintas di jalan dalam kunjungannya ke Salatiga, Jawa Tengah. Menurut Presiden Jokowi, hal tersebut dilakukan karena dianggap menyenangkan.

Dalam cuplikan video lain, Presiden Jokowi mengaku tahu isi semua dapur parpol di Indonesia. Hal itu salah satunya lantaran dipasok informasi intelijen dari badan intelijen di Tanah Air, mulai dari TNI hingga kepolisian.

Berlatarkan infografis hasil survei elektabilitas capres-cawapres dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada Desember 2023, Zaenal menilai, Prabowo-Gibran yakin menang pemilu satu putaran karena melihat berbagai hasil survei.

Pasangan capres-cawapres nomor urut dua itu menginginkan agar Pemilu 2024 satu putaran, dengan alasan demi menghemat biaya negara. Zainal menduga, memenangkan satu putaran karena biasanya pada putaran kedua akan lebih sulit menang.  

Padahal, menurut Zainal, memenangkan Pemilu 2024 satu putaran tidak mudah untuk tiga paslon. Sebab, butuh lebih dari sekadar suara 50 persen plus satu. Paslon juga harus unggul di wilayah sebaran, dengan syarat minimal unggul di 20 provinsi di separuh provinsi di Indonesia, serta harus memperoleh suara minimal 20 persen di tiap 20 provinsi tersebut. 

Menurut Zainal, pertarungan pemilu biasanya memunculkan dikotomi antara status a quo dari petahana dan perubahan dari penantangnya. Bagi petahana akan melanjutkan visi misi sebelumnya dan bagi penantang akan menawarkan perubahan.

Dia mencontohkan pemilu DKI Jakarta pada 2017 yang diikuti tiga pasangan calon gubernur-wakil gubernur, yakni Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Dari berbagai hasil survei, kata Zainal, pasangan Ahok-Djarot selalu unggul pada putaran pertama. Namun, pada putaran kedua, justru pasangan Anies-Sandiaga yang berada di urutan kedua hasil survei menang. Menurutnya, seperti ada akumulasi suara Agus-Silvia dan Anies-Sandiaga sebagai pengkritik petahana, Ahok-Djarot. 

Dalam konteks Pemilu 2024, Zainal mengingatkan, ada gerakan empat jari yang mewacanakan bersatunya pasangan capres-cawapres nomor urut satu dan tiga jika kelak maju ke putaran kedua.

Feri melanjutkan pemaparan aturan dan syarat paslon menang satu putaran pada pemilu di adegan film berikutnya. Dia mencotohkan selama pemilu langsung, baru Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berhasil memenangkan pemilu satu putaran pada Pilpres 2009.

Dia memaparkan pentingnya sebaran suara di wilayah. Seperti di Pulau Jawa yang memiliki enam provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia, yakni 115 juta suara pemilih. Di Pulau Sumatra memiliki 10 provinsi yang bisa menentukan sebaran suara.

Dia pun menyoroti Pulau Papua, yang sebelumnya hanya memiliki dua provinsi kini bertambah menjadi enam provinsi. Empat provinsi ini langsung ikut Pemilu 2024. Berbeda dengan Kalimantan Utara yang berdiri pada 2013, tetapi tidak bisa ikut Pemilu 2014, hingga harus menunggu enam tahun untuk ikut Pemilu 2019.

Pada Pemilu 2014 dan 2019, Jokowi selalu menang di Papua. Pada saat bersamaan, Tito Karnavian yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri menduduki jabatan Kapolda Papua.

Feri menyebutkan sejak 2001, Jokowi sudah menunjuk langsung 20 penjabat gubernur dan akan bertugas selama satu tahun. Jabatan mereka bisa diperpanjang sesuai hasil evaluasi. 

Sayangnya, kata dia, pengangkatan kepala daerah ini tidak sesuai aturan yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa pengangkatan harus transparan, serta berdasarkan aspirasi kepala daerah dan masyarakat.

Ombudsman menyatakan pengangkatan penjabat gubernur dianggap malaadministrasi. Hal itu lantaran penjabat gubernur tetap diangkat meski belum ada aturan pelaksana.

Jika diakumulasi, pengangkatan penjabat kepala daerah mulai dari gubernur, walikota, hingga bupati ini diperkirakan bisa mendulang 140 juta suara seperti yang dibutuhkan untuk menangkan pemilu. 

Kepala daerah yang ditunjuk ini, menurut Feri, orang-orang yang memiliki pengaruh dan punya kedekatan dengan Presiden Jokowi. Dia mencontohkan Bey Machmudin yang ditunjuk menjadi penjabat gubernur Jawa Barat, dan Heru Budi Hartono yang menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta yang pernah menjabat Kepala Sekretariat Kepresidenan.

Feri pun menyoroti ketidaknetralan kepala daerah pada Pemilu 2024. Dia mencontohkan Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, yang tertangkap kamera diduga kuat melanggar sikap netralitas. Ia mengajak warga memilih capres di Pemilu 2024 yang pro melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dugaan ketidaknetralan ASN juga terjadi di Bali. Pemprov Bali memerintahkan baliho pasangan capres-cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD diturunkan ketika ada kunjungan Jokowi ke Pulau Dewata itu.

Dugaan ketidaknetralan juga dilakukan Penjabat Bupati Sorong. Ia dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Papua Barat diduga meneken pakta integritas untuk memenangkan paslon nomor urut tiga.

Zainal pun menggarisbawahi pentingnya kewenangan kepala daerah yang berpotensi disalahgunakan untuk memenangkan pemilu. Dia menyebutkan beberapa potensi wewenang yang bisa disalahgunakan, di antaranya mobilisasi birokrasi, izin lokasi kampanye, memberikan sanksi atau membiarkan kepala desa yang tidak netral.  

Zainal mencontohkan soal perizinan lokasi kampanye paslon nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang dipersulit. Kemudian, mobilisasi kepala desa yang berkumpul di Senayan baru-baru ini, yang diduga untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

Ribuan kepala desa berkumpul di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno untuk menyatakan dukungan kepada paslon nomor urut dua, Prabowo-Gibran. Padahal, kepala desa diminta untuk bersikap netral saat pemilu. Dari delapan asosiasi kepala desa, ada potensi mendulang 81 juta suara atau sekitar 30 persen Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari seluruh Indonesia.

Bawaslu pun membaca dugaan pelanggaran yang dilakukan asosiasi kepala desa. Zainal memaparkan dugaan potensi penyalahgunaan wewenang kepala desa untuk menjaring suara pemilu. Di antaranya data pemilih, penggunaan dana desa, data penerima bansos, dan wewenang alokasi bansos. 

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) berunjuk rasa menuntut agar Undang-Undang Desa direvisi menurut Zainal, patut diduga karena mereka menuntut janji-janji yang diduga sudah ditawarkan. Mereka menuntut adanya perpanjangan masa jabatan hingga sembilan tahun.

Pada film Dirty Vote, Bivitri juga menyoroti dugaan kecurangan Pemilu 2024 tidak hanya dilakukan di tingkat bawah. Dia menunjukkan rekaman video yang menampilkan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) tengah membagikan bantuan sosial dengan memuji Presiden Jokowi.

Bahkan, dia menyebut Jokowi sudah menjadi bagian Partai Amanat Bangsa (PAN), partai yang dipimpin Zulhas.

Bivitri juga menampilkan rekaman video Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, ketika membagikan bansos agar berterima kasih kepada Presiden Jokowi.

Ungkapan terima kasih juga diharapkan agar program bansos bisa terus berlanjut. Dalam rekaman itu, Airlangga juga meminta supaya ucapan terima kasih yang disampaikan warga direkam.

Dalam adegan lainnya, Bivitri juga memaparkan infografis anggaran bansos selama 2014-2024, yang mengalami kenaikan pesat menjelang tahun politik. Menurutnya, anggaran bansos di setiap tahun pemilu selalu paling tinggi dibandingkan tahun biasa.

Kecuali, kata Bivitri, anggaran bansos selama pandemik COVID-19 pada 2020-2022 juga termasuk yang tertinggi. Pada grafis yang ditampilkan, tertera dana bansos pada 2024 dianggarkan Rp500 triliun.

Pembahasan dari Bivitri berlanjut mengenai gaji ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), TNI dan Polri yang naik 8 persen pada 2024. Dia juga menampilkan video terkait kenaikan gaji ASN, PPPK, TNI dan Polri pada 2024.

Tak hanya gaji ASN, Bivitri melanjutkan, dana yang diterima setiap bulan oleh pensiunan ASN juga turut naik. Bahkan, kenaikannya hingga 12 persen pada 2022.

Selain itu, Bivitri juga membicarakan mengenai peran bansos yang bisa dilakukan dalam membantu fakir miskin dan anak terlantar, yang merupakan tugas negara.

Idealnya, kata dia, menyejahterakan fakir miskin dan anak terlantar itu melalui pendidikan, pekerjaan, dan hal lain yang sifatnya struktural. Dia pun sepakat dengan adanya bansos untuk mengatasi masalah sosial dalam waktu cepat.

Namun, Bivitri berharap, bansos tak menjadi alat politisasi di tahun politik.

Bivitri juga menyoroti dugaan kecurangan lainnya dengan menampilkan calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, yang berkampanye menggunakan helikopter. Dalam penjelasannya, Bivitri menampilkan tangkapan layar dari artikel IDN Times berjudul "Kemhan Buka Suara soal Viral Prabowo Naik Heli untuk Kampanye"

Selain itu, aktivitas di media sosial juga menampilkan kunjungan Prabowo itu menggunakan tagar kampanye, bukan Kementerian Pertahanan. Kemudian yang sempat menghebohkan adalah ketika akun X Kemhan mengunggah tagar #PrabowoGibran2024.

Bivitri menyampaikan, beberapa dari masyarakat sipil melaporkan penggunaan fasilitas negara ini ke Bawaslu. Namun, tidak bisa dilakukan.

Bivitri kemudian menyoroti Zulkifli Hasan yang sedang berada di agenda Kementerian Perdagangan mengkampanyekan Prabowo. Dia menegaskan, itu merupakan acara kementerian, karena ada gambar berlatar belakang "Kementerian Perdagangan".

Dia mempertanyakan Zulhas dalam kapasitas sebagai Ketua Umum PAN atau Menteri Perdagangan.

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang mendeklarasikan mendukung Prabowo Subianto juga dipertanyakan. Sebab, Luhut tidak melakukan cuti atau mundur dari jabatannya.

Bivitri juga merasa heran dengan sikap Jokowi yang membaca aturan kampanye yang mengizinkan presiden boleh kampanye. Jokowi ketika itu hanya membacakan satu pasal. Padahal, kata dia, aturan berkampanye pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 harus dibaca utuh.

Dalam film Dirty Vote, Jokowi juga disorot melakukan pertemuan dengan sejumlah menterinya yang terlibat dalam kontestasi Pilpres 2024. Sebut saja, Jokowi makan malam dengan Prabowo, serta makan siang bersama Zulhas dan sarapan bersama Airlangga.

Menyambung adegan berikutnya dalam film Dirty Vote, Feri Amsari menyoroti mengenai putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, yang menyatakan calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran bersalah ketika melakukan kampanye di car free day (CFD) Jakarta.

Sebab, CFD tidak boleh digunakan sebagai sarana berkampanye politik sesuai dengan peraturan daerah (Perda). Feri menganggap Bawaslu RI tak berani melakukan tindakan hal tersebut.

Zainal juga mengungkap dugaan kejanggalan lolosnya Partai Gelora pada Pemilu 2024 dalam film ini. Dalam kasus Gelora, kata dia, banyak kejanggalan ditemukan di lapangan. Salah satunya dalam dokumen berita acara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Dokumen memuat instruksi KPU agar mengubah status Partai Gelora, dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat.

Dalam narasinya, film Dirty Vote juga menarasikan dugaan kecurangan yang dilakukan agar tiga parpol baru lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Dugaan itu sempat disampaikan Tim Hukum Advokasi Pemilu Bersih 2024, yang mengungkap dugaan kecurangan KPU RI dalam meloloskan sejumlah partai pada verifikasi faktual.

Dirty Vote juga membahas mengenai pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari yang disebut terlibat hubungan pribadi dengan Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni Moein. Keduanya kedapatan melakukan perjalanan pribadi ke DI Yogyakarta bersama Hasnaeni pada Agustus 2022 lalu. Di sana, mereka berziarah ke pantai dan mengunjungi goa.

Selain itu, Dirty Vote juga membeberkan sikap tebang pilih KPU dalam menjalankan sejumlah putusan. Putusan soal keterwakilan perempuan dan caleg eks koruptor pun diabaikan. Namun Putusan MK soal batas usia capres-cawapres yang jadi karpet merah Gibran justru diakomodir.

Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memilih putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, menjadi ketua umum PSI juga menjadi sorotan dalam film ini. Sebab, momen tersebut bersamaan dengan gugatan PSI terkait batas usia pilpres ke MK.

Feri Amsari mengaitkan hubungan keluarga Kaesang, Gibran, Presiden Jokowi, dan, Anwar Usman.

Kemudian, permohonan gugatan Almas Tsaqqibiru pada Agustus 2023 juga tak luput dari sorotan film Dirty Vote. Dalam gugatan ke MK itu, penggungat mengajukan permohonan baru terkait batas usia pilpres dengan bahasa: Yang bisa dicalonkan presiden/wapres sekurangnya sebagai berpengalaman kepala daerah.

Selanjutnya, ahli yang dimintai pendapat dalam sidang melihat indikasi tiga permohonan itu akan ditolak, karena masalah syarat usai capres-cawapres sebagaimana yang diatur dalam UU bukan kewenang konstitusi, tapi DPR sebagai pembentuk undang-undang.

Selanjutnya pada gugatan yang diajukan oleh PSI, Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah terkait batas usia capres-cawapres, Anwar Usman sebagai Ketua MK kala itu memilih tidak mengikuti RPH untuk menghindari konflik kepentingan.

Namun Dirty Vote menyoroti keputusan Anwar Usman yang secara mengejutkan memimpin RPH dalam gugatan yang diajukan Almas. Padahal materi yang diuji sama-sama terkait batas usia capres-cawapres.

Dari sembilan rapat permusyawaratan hakim (RPH) di MK, pada akhirnya berbuntut pada pelanggaran kode etik yang akhirnya meloloskan Gibran maju dalam konstitusi Pilpres 2024 untuk mendampingi Prabowo sebagai cawapres.

Menanggapi film Dirty Vote, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengimbau masyarakat tak terprovokasi dan terhasut film dokumenter Dirty Vote. Film itu dinilai sebagai fitnah yang menyudutkan paslon nomor urut dua dan Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

“Kami menyarankan kepada rakyat untuk tetap tenang, tidak terhasut, tidak terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film tersebut, serta tidak melakukan pelanggaran hukum. Kita harus pastikan Pemilu 2024 berlangsung damai, luber, dan jurdil,” kata Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, Minggu (11/2/2024).

TKN juga mengklaim masyarakat senang kepada Prabowo karena mau melanjutkan program yang dijalankan pemerintahan Jokowi saat ini.

“(Film Dirty Vote) berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat, yang saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan sekarang,” tutur dia.

Habiburokhman menegaskan narasi film tersebut tak didasari ilmiah. Dia pun menyinggung latar belakang pendidikan Feri yang belum meraih gelar dokter, hal itu membuat proses berpikir Feri tak filosofis.

“Saya meragukan ini doktor apa bukan ya? Memang bukan doktor kalau Feri Amsari ya? Coba dicek. Oh belum? Pantas juga, jadi ilmunya belum sampai ke tingkatan yang filosofis, cara berpikirnya sangat patut dipertanyakan,” kata dia.

“Jadi tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif, tetapi sangat tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu,“ imbuh Habiburokhman.

Sementara, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menanggapi santai munculnya film ini. Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengapresiasi peluncuran film dokumenter Dirty Vote. Dia meminta agar tidak ada yang tersinggung dengan kandungan film tersebut.

“Banyak orang baperan (bawa perasaan) kalau dikritik. Sikap ini berbahaya. Kalau tidak setuju dengan film itu, bantah saja dengan membuat film lain atau dengan argumen yang baik. Kritik harus dibalas dengan kritik. Jangan kemudian melaporkannya ke polisi, karena kriminalisasi hanya akan membunuh demokrasi, menghambat kreativitas dan mematikan industri kreatif,” ujar Todung di Media Center Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu (11/2/2024).

Todung mengatakan, film Dirty Vote merupakan salah satu bagian yang baik dalam memberikan literasi politik kepada masyarakat. Namun, Todung juga tak mempermasalahkan apabila ada pihak yang merasa tak setuju dengan film tersebut.

“Anda boleh tidak setuju dengan Dirty Vote, tetapi film ini membantu mengedukasi dan meningkatkan literasi politik di Indonesia. Kita ini bisa kuat karena punya demokrasi, dan inilah yang jadi taruhan sebagai sebuah bangsa dan bernegara,” kata dia.

Laporan: Santi Dewi, Muhammad Ilman Nafi’an, Yosafat Diva Bayu Wisesa, Amir Faisol

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.